Penebangan Hutan Bukan Penyebab Banjir Sumatera November 2025

Penebangan hutan bukan satu-satunya penyebab banjir Sumatera pada November 2025. Yang benar adalah penebangan hutan di Sumatera hanyalah salah satu dari sekian banyak kontributor efek rumah kaca yang memperbesar peluang terjadinya bencana alam seperti banjir di Sumatera, Malaysia, Thailand dan Srilanka pada akhir tahun 2025.

Berdasarkan yang saya pahami, curah hujan di daerah bencana sebegitu tinggi, dan seandainya lokasi adalah hutan belantara murni pun, maka tidak akan sanggup menyerap air hujan sebanyak itu. Jadi, penebangan hutan hanyalah faktor yang memperparah situasi. Seandainya sama sekali tidak ada penebangan hutan, hal tersebut tidak akan mampu 100% mencegah terjadinya bencana banjir tersebut.

Bencana ini dipicu oleh badai tropis Senyar yang sangat jarang terjadi. Semakin dekat khatulistiwa, maka semakin jarang terjadi badai tropis. Namun, badai tropis Senyar terjadi hanya sekitar 3° dari khatulistiwa, lebih dekat ke khatulistiwa daripada Pulau Jawa.

Penyebab Bencana Yang Sesungguhnya

Penyebab utama sesungguhnya bencana tersebut adalah perubahan iklim global yang membuat peluang terjadinya kondisi cuaca ekstrem semakin besar, termasuk curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Faktor utama perubahan iklim global adalah emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi.

Dimulai sekitar 360 juta tahun yang lalu, organisme di Bumi menyerap karbon dari atmosfer dan sekaligus menyerap energi dari matahari. Hasilnya kemudian mengendap di perut bumi. Proses tersebut berlangsung selama ratusan juta tahun, dan menghasilkan cadangan bahan bakar fosil yang kita gunakan saat ini, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam.

Setelah revolusi industri terjadi, manusia mulai menggunakan bahan bakar fosil dalam skala besar. Akibatnya, karbon yang sedikit demi sedikit terakumulasi di dalam perut bumi selama ratusan juta tahun kini dilepaskan kembali ke atmosfer hanya dalam waktu di bawah 200 tahun saja. Gas karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) yang dilepaskan ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil ini meningkatkan efek rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Perubahan iklim tersebut membuat peluang lebih besar terjadinya cuaca ekstrem yang memicu bencana. Bencana banjir Asia Tenggara 2025 hanyalah salah satu kasus. Ada banyak kasus lain seperti kebakaran hutan di Australia, kebakaran Los Angeles, gelombang panas di Eropa, hurricane di Amerika Serikat, dan sebagainya.

Siapa Yang Salah?

Yang salah adalah umat manusia secara keseluruhan, tetapi jika kita ingin menunjuk pihak yang paling bertanggung jawab, maka jawabannya adalah adalah pihak yang lebih banyak menggali dan mengkonsumsi bahan bakar fosil. Semakin banyak menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin besar kesalahannya.

Lokasi bencana bisa saja di Aceh atau Sumatera Utara, tetapi pihak yang salah tidak perlu berada di sana, dan kesalahan tidak perlu dilakukan di sana. Molekul karbondioksida tidak mengenal batas negara. Eksploitasi berlebihan terhadap hutan di Kalimantan, Papua, atau bahkan di Brasil, semuanya secara kolektif akan berkontribusi terhadap perubahan iklim global yang membuat peluang lebih besar terjadinya bencana seperti yang terjadi di Sumatera. Penambangan minyak di Teluk Meksiko, Arab Saudi, Venezuela, dan Rusia juga memiliki kontribusi yang sama. Demikian pula penambangan batu bara di Australia, China, India, dan Indonesia.

Kesalahan tersebut juga memiliki sifat lintas generasi. Emisi CO₂ yang terjadi tahun 1980-an tetap akan berkontribusi terhadap perubahan iklim yang kita alami sekarang ini, jadi bukan hanya kesalahan generasi sekarang saja. Walaupun demikian, saat ini kita memiliki pengetahuan mengenai perubahan iklim yang lebih komprehensif, sehingga generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Posisi Indonesia Saat Ini

Sebagai negara kepulauan di khatulistiwa, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bukan hanya masalah cuaca ekstrem, tetapi juga kenaikan permukaan laut, dan tekanan terhadap produksi pangan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke sumber energi terbarukan. Sayangnya yang dilakukan Indonesia selama ini tidak mencerminkan kepentingan tersebut.

Walaupun kondisi sudah semakin mendesak, saat ini Indonesia masih terus menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara.

Indonesia sayangnya juga tidak termasuk dalam daftar 83 negara yang mendukung penghapusan bahan bakar fosil 2025 pada COP30 di Brazil pada bulan yang sama terjadinya bencana. Dalam perhelatan yang sama, oleh aktivis lingkungan, Indonesia dianugerahi 'penghargaan' Fossil of the Day karena Indonesia diwakili oleh oknum-oknum pendukung bahan bakar fosil.

Di tahun 2024, Pemerintah Indonesia memberikan konsesi pengelolaan tambang batu bara kepada ormas-ormas keagamaan besar. Ini adalah hal yang sama sekali tidak wajar, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa depan. Selain itu secara politik praktis mustahil dikembalikan seperti sebelumnya oleh generasi mendatang.

'Kontribusi' Indonesia dalam urusan iklim (jika ingin disebut sebagai kontribusi) yang dominan hanyalah dalam hal perdagangan kredit karbon, yang saat ini praktis merupakan 'uang sogok' bagi negara-negara maju agar mereka dapat terus menggunakan bahan bakar fosil tanpa mengurangi emisi gas rumah kaca mereka.

Penutup

Jika kita ingin memperkecil peluang terjadinya bencana serupa, kita tidak dapat hanya terfokus hanya pada yang terjadi pada lokasi di dekat daerah bencana saja, tetapi juga di daerah lain, bahkan negara lain. Tuntut pemerintah untuk membenahi kebijakan iklimnya untuk seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya di Sumatera saja, hanya karena saat ini bencana terjadi di sana.

Karena kita juga terpengaruh dengan kebijakan di luar negeri, maka pemerintah juga perlu memberi tekanan kepada negara-negara lain agar mereka juga memperbaiki kebijakan iklimnya.

Tidak realistis? Tidak suka karena ada hal yang "tidak adil"? Tidak suka dengan dampak ekonominya?

Kalau begitu, maka kita harus memperlakukan bencana seperti ini sebagai "new normal", yang frekuensinya akan semakin meningkat seiring waktu. Nanti daerah yang terlalu sering terkena bencana akan dianggap tidak layak huni, dan penduduknya akan terpaksa pindah ke daerah lain yang lebih aman.